IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH KOTA MATARAM (NOMOR 10 Tahun 2015) DALAM MENGELOLA PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Survei Pada Pedagang Kaki Lima Di Pagesangan Indah)

ADY, HARYANTO (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH KOTA MATARAM (NOMOR 10 Tahun 2015) DALAM MENGELOLA PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Survei Pada Pedagang Kaki Lima Di Pagesangan Indah). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARTY CHEK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji Implementasi Peraturan Pemerintah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan fokus pada kawasan Pagesangan Indah. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di Kota Mataram yang berdampak pada ketertiban umum, kebersihan lingkungan, dan pemanfaatan ruang publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah kota mataram (dinas perdagangan) dalam menanggulangi perkembangan pedagang kaki lima di pagesangan indah. peran pemerintah dalam mendukung atau mengatur pedagang kaki lima serta kendala yang di hadapi dalam proses penataan dan penertiban PKL di kelurahan pagesangan indah Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik survei lapangan, wawancara mendalam dengan pedagang dan pihak terkait, observasi langsung, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan pemerintah kota tersebut belum sepenuhnya efektif. Pada satu sisi, pemerintah telah melakukan strategi berbagai langkah seperti penertiban, sosialisasi, dan penyediaan lokasi relokasi bagi pedagang. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya aparat, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran pedagang untuk menaati aturan. Selain itu, mayoritas pedagang kaki lima di Pagesangan Indah masih memandang kebijakan tersebut lebih menekankan aspek penertiban daripada pemberdayaan, sehingga menimbulkan resistensi di lapangan. Meski demikian, terdapat peluang perbaikan melalui peningkatan komunikasi kebijakan, pemberian fasilitas yang lebih memadai, dan pendekatan persuasif yang melibatkan pedagang secara aktif. Kesimpulannya, Implementasi Peraturan Pemerintah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 Di Pagesangan Indah masih perlu diperkuat agar tujuan penataan kota dan pemberdayaan pedagang kaki lima dapat tercapai secara seimbang.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: