PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I DEWA, GEDE ANGGA YOGA SAPUTRA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (867kB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat sebagai upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk melindungi masyarakat dalam berpendapat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukur normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statua approach), pendekatan Konseptual ( conceptual approach ), dan menggunakan pendekatan kasus ( case approach ). Dalam studi normatif, terdapat 3 ( tiga ) kategori yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan teknik studi kepustakaan ( library reseach ). Teknik analisa bahan hukum adalah iterpretasi dan penjabaran prosedur, tahapan, dan metode iterpretasi serta metode yang digunakan dalam analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Penerapan UU ITE dalam kaitannya dengan hak dasar setiap warga negara dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun. Sebab negara disini merupakan pihak yang mengemban tanggung jawab dalam hal menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia tersebut melalui ketentuan perundangundangan. Kritikan kepada pemerintah bukan merupakan pelanggaran hukum, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi dijamin dalam konstitusi Indonesia. Adapun pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat ditujukan agar terciptanya suatu kemanan dan kesejahteraan antar sesama warga negara sehingga tidak melanggar hak asasi manusia lain.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: