PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENINGKATAN PERENCANAAN PARSITIPATIF (Studi Kantor Bappeda Kota Mataram)

INONG, FEBRIANTI (2025) PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENINGKATAN PERENCANAAN PARSITIPATIF (Studi Kantor Bappeda Kota Mataram). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram dalam peningkatan perencanaan partisipatif, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Perencanaan partisipatif merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah, karena memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Partisipasi masyarakat dipandang esensial untuk menjamin relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Bappeda, staf, dan masyarakat, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, arsip, dan literatur yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan secara sistematis, dengan validasi data melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda Kota Mataram memiliki peran strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM). Bappeda juga berfungsi sebagai koordinator lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan keterpaduan program pembangunan. Selain itu, Bappeda berperan dalam monitoring dan evaluasi, dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat, keterbatasan waktu serta sumber daya, serta belum meratanya akses informasi pembangunan. Faktor lain yang menjadi kendala adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme formal perencanaan daerah, sehingga aspirasi yang disampaikan seringkali tidak terakomodasi secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih efektif, edukasi berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Mataram.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: