“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RATO KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA”

RATU, FADILAH (2025) “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RATO KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA”. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan untuk menganalisis keterlibatan BPD dalam & evaluasi penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh BPD dalam menjalankan perannya dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama, yaitu: peran BPD dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, keterlibatan BPD dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, serta kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dan analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Rato memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur melalui partisipasi dalam musyawarah desa dan penyampaian aspirasi masyarakat, namun pelaksanaannya belum optimal akibat rendahnya partisipasi warga dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah desa. Dalam hal pengawasan dana desa, BPD telah menjalankan fungsinya, khususnya pada pembangunan infrastruktur, namun evaluasi yang dilakukan masih bersifat umum, kurang terdokumentasi, dan belum ditindaklanjuti secara sistematis, ditambah dengan minimnya keberanian menyampaikan kritik. BPD juga menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya kapasitas anggota, minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa, terbatasnya anggaran dan dukungan administratif, serta lemahnya sikap kritis terhadap kebijakan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: