ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KOTA (STUDI DI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB)

MUSYATUN, MUSYATUN (2025) ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN KOTA (STUDI DI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan upah minimum dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sama Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 DAN Mengapa terjadi disparitas penetapan upah minimum antar Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan empiris dengan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan mencakup data sekunder dari studi kepustakaan serta data primer berdasarkan hasil penelitian. Untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya perjanjian bagi hasil ini dituangkan dalam bentuk tertulis hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan mentri, peraturan daerah dan surat Keputusan Gubernur Nusa Tengara Barat tentang penetapan upah minimum. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Penetapan upah minimum kabupaten/kota dan provinsi di Nusa Tengara Barat dan Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Disparitas UMK terjadi akibat kompleksitas ekonomi daerah, keterbatasan regulasi, serta formula penghitungan yang tidak mempertimbangkan dimensi keadilan sosial. Meskipun legal secara administratif, disparitas ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, reformasi kebijakan pengupahan nasional sangat dibutuhkan agar upah minimum benar-benar menjadi jaminan perlindungan yang merata bagi seluruh pekerja Indonesia.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: