KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

TUFAL, RIJKI (2025) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (925kB) \| Request a copy

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan negara. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berbagai kebijakan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue aproach). Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan hukum primer, sekunder dan hukum tersier. Analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia memainkan peran penting untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pendekatan hukum pidana mencakup aspek normatif dan penal, di mana peraturan perundang-undangan memberikan landasan hukum yang jelas dan sanksi tegas untuk menimbulkan efek jera. Selain itu, kebijakan ini juga melibatkan pendekatan humanis melalui program rehabilitasi bagi pecandu narkotika. 2). Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan langkah krusial untuk menghadapi tantangan kejahatan narkotika yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, munculnya narkotika jenis baru, dan peredaran lintas negara membutuhkan regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif. Pendekatan berbasis kesehatan perlu menggantikan paradigma penghukuman semata, dengan menempatkan rehabilitasi pengguna sebagai prioritas utama. Selain itu, penguatan sanksi terhadap pengedar besar, kolaborasi internasional, dan pemanfaatan teknologi modern harus menjadi fokus utama dalam upaya pemberantasan narkotika.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: