PENGUASAAN TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR (Studi Di Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)

ZIDNY, ILMAN NAFIAH (2025) PENGUASAAN TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR (Studi Di Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_ZIDNY ILMAN NAFIAH_NIM 2019F1A194_HUKUM_UP.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK_ZIDNY ILMAN NAFIAH_NIM 2019F1A194_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penguasaan tanah merupakan salah satu isu strategis bidang pertanahan, ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan sebagian kecil orang menguasai sebagian besar tanah dan sebaliknya sebagian besar orang hanya menguasai tanah dengan luas yang sedikit. Penelitian ini bertujuan yaitu (1) untuk mengetahui bagaimanakah proses penguasaan tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, (2) untuk mengetahui bagaimana implementasi penguasaan dan mengelolah tanah terlantar di Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Jenis penelitian adalah hukum normatif dan empris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data dengan tehnik kepustakaan, dan studi lapangan. Analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Tanah yang dinyatakan terlantar dapat diajukan kembali untuk kepemilikan haknya. Jika seluruh hamparan tanah ditelantarkan, keputusan penetapan tanah terlantar berlaku untuk seluruh hak atas tanah tersebut. Namun, jika hanya sebagian tanah yang ditelantarkan, keputusan penetapan tanah terlantar berlaku hanya untuk bagian yang ditelantarkan, dan pemegang hak dapat diberikan kembali sebagian tanah yang digunakan sesuai keputusan pemberian hak. Apabila tanah yang ditelantarkan kurang dari atau sama dengan 25%, penetapan tanah terlantar hanya berlaku untuk bagian yang ditelantarkan, dan pemegang hak dapat mengajukan permohonan revisi luas bidang tanah tersebut. (2) Implementasi penguasaan dan mengelolah tanah terlantar di Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa memerlukan pendekatan strategis dan terintegrasi untuk memastikan bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan dapat digunakan secara produktif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: