TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN ANTARA KELOMPOK PETANI LESTARI DESA HIDIRASA DENGAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BIMA

NURSAHRINA, NURSAHRINA (2025) TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN ANTARA KELOMPOK PETANI LESTARI DESA HIDIRASA DENGAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BIMA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_NURSAHRINA_NIM 2021F1A182_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK_NURSAHRINA_NIM 2021F1A182_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (740kB) \| Request a copy

Abstract

Perjanjian pinjam pakai diatur dalam pasal 1740 sampai dengan pasal 1753 kitab undang-undang Hukum Perdata, pasal 1740 KUHPerdata menyatakan “pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk di pakai dengan Cuma-Cuma, dengan syarat yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu tertentu, akan mengembalikannya. Tujuan penelitian ini adalah. 1) Bagaimanakah pengaturan Hukum tentang kawasan hutan Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?. 2) Bagaimanakah implementasi perjanjian pinjam pakai kawasan hutan antara kelompok petani lestari dengan Dinas Kehutanan kab.Bima? Penelitian ini di lakukan secara normatif-empiris, serta pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. 1) Pasal 30 Undang-undang No.41 tahun 1999 bertujuan menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan upaya pelestarian hutan. Peraturan ini mengharuskan adanya izin pinjam pakai kawasan hutan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan manfaat jangka panjang dari kawasan hutan tersebut. 2) Perjanjian pinjam pakai kawasan ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi pengelolahan hutan berbasis masyarakat berkelanjutan. Namun, keberhasilan sangat tergantung pada kepatuhan kedua belah pihak terhadap aturan perjanjian. Serta Dinas Kehutanan Kabupaten Bima menunjukkan sikap fleksibel dengan memberikan kelonggaran kepada Kelompok Tani yang belum bisa membayar PNBP. Petani masih bisa menggarap lahannya dan mempunyai pilihan untuk membayar PNBP setelah mengelola lahannya atau di akhir tahun. Kalaupun ada kelonggaran, Dinas Kehutanan tetap berharap kewajiban pembayaran PNBP tetap dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, untuk menjaga kelestarian hutan dan mendukung perekonomian petani.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: