TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

M., ARIZAL ZATIVA (2025) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_M. ARIZAL ZATIVA_NIM 2019F1A061_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK_M. ARIZAL ZATIVA_NIM 2019F1A061_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Terorisme adalah tindakan kriminal berupa teror dan kekerasan yang mengklaim mewakili kelompok Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Tindakan ini seringkali terjadi di dalam masyarakat dan mampu mengancam perdamaian, keamanan, serta kesejahteraan warga. Dampaknya, masyarakat akan merasakan ketakutan dan merasa tidak aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pelaku terorisme cenderung melakukan aksi kekerasan atau bahkan merusak lingkungan di sekitarnya untuk memaksakan pandangannya kepada pihak-pihak yang dianggap musuh, dengan tujuan agar kepentingan dan tujuan mereka diakui serta dihormati. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengurangi dan menganalisa tinjauan yuridis Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta membahas tentang bentuk upaya pencegahan pendanaan terorisme yang diatur dalam perundang-undangan di indonesia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dan empiris, yaitu pendekatan yang di lakukan berdasarkan meneliti data primer,dan data skunder yaitu data yang diperoleh penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanan terorisme berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme apabila menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan pendanaan terorisme mengacu pada Pasal 43a ayat 1 sampai ayat 3 Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 Tahun 2023 Tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002, Pasal 4 dan pasal 5.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: